Belajar dari Sejarah Krisis

Krisis ekonomi Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 terus bergulir sampai sekarang.  Mengapa terjadi krisis ekonomi di Indonesia? Dan mengapa pemerintah Indonesia sangat sulit keluar dari krisis tersebut? Pertanyaan ini menarik karena sebelumnya para pengamat bahkan Bank Dunia sangat optimis bahwa Indonesia tidak akan terkena badai krisis sebagaimana yang terjadi di negara-negara Asia.

A. Faktor –faktor Penyebab Krisis
Pada awal 1997 tidak banyak pihak (termasuk di Indonesia) yang memperkirakan Indonesia termasuk salah satu negara Asia yang secara ekonomik rentan terhadap serangan para spekulan mata uang. Meningkatnya angka pertumbuhan ekonomi Indonesia dan menurunnya angka kemiskinan rata-rata sejak periode 1970-an memperkuat optimisme bahwa Indonesia bakal kuat menghadapi ancaman krisis moneter yang melanda kawasan Asia tersebut.
Dengan menunjuk pada indikator-indikator makro ekonomi Indonesia, Bank Dunia (1997) bahkan mengatakan bahwa perekonomian Indonesia berada di dalam kondisi siap menghadapi krisis moneter. Optimisme serupa masih diperlihatkan pemerintah Indonesia ketika pada minggu kedua Mei 1997 mata uang Thailand Baht mulai menjadi sasaran para spekulan. Optimisme menjadi berbalik ketika Juli 1997 efek menular cepat dirasakan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara. Kuatnya tekanan yang diduga dilakukan oleh para spekulan mata uang asing memaksa Bank Sentral Thailand pada 2 Juli 1997 mengambangkan nilai tukar Baht. Krisis negara-negara ASEAN berlanjut dengan turunnya nilai mata uang Filipina (Peso), Malaysia (Ringgit), dan Indonesia (Rupiah). Krisis moneter di Indonesia kemudian berlanjut menjadi krisis ekonomi.

Pandangan tentang penyebab krisis ekonomi di Indonesia sangat beragam. Ekonom klasik seperti Krugman melihat krisis ekonomi yang melanda Asia khususnya Indonesia disebabkan karena faktor domestik, antara lain praktek crony capitalism dan lemahnya struktur finansial yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi makro. Sebaliknya, ekonom Keynesian seperti Prof Kindlebeger melihat krisis itu terjadi karena sentimen pasar finansial yang menyebabkan kepanikan dan menimbulkan proses penularan pada sistem ekonomi nasional. Sementara itu J. Soedradjat Djiwandono (1999: ) melihat bahwa krisis yang melanda Asia khususnya Indonesia karena kombinasi kekuatan dari luar serta lemahnya struktur finansial dan ekonomi domestik.

Secara eksternal, ada tiga faktor yang berpengaruh, yaitu :
1. Globalilasi ekonomi kapitalis.
2. Fluktuasi pasar.
3. Peran spekulan.
Kejatuhan nilai rupiah sebenarnya tidak lepas dari faktor psikologis, yaitu krisis kepercayaan pasar. Ketika nilai Rupiah jatuh, pemerintah melalui Bank Indonesia telah melakukan intervensi pasar antara lain menjual dollar yang kemudian diikuti spot pasar. Kebijakan ini sampai minggu ketiga Juli telah menghabiskan dana 1,5 miliar dollar AS. Tetapi rupiah tidak bisa stabil, akhirnya pemerintah tanggal 14 Agustus 1997 melepaskan kurs rupiah. Pelepasan kurs ini didukung  kebijakan pengetatan moneter melalui peningkatan suku bunga dan sterilisasi, tetapi kebijakan ini juga tidak berhasil. Berbagai usaha perbaikan finansial menunjukkan kegagalan.

Karena situasi ini, pemerintah Indonesia berkali-kali melakukan intervensi pasar uang agar nilai rupiah tidak jatuh drastis, tetapi upaya itu tidak berhasil. Pada 11 Juli 1997 pemerintah Indonesia memperluas rentang intervensi dari 8% menjadi 12%. Tetapi langkah ini nampaknya tidak berhasil karena pada minggu pertama Agustus 1997, nilai rupiah mencapai Rp 2.682 per dollar AS sementara minggu kedua Agustus 1997, nilai rupiah turun menjadi Rp 2.755, atau menurun 25,7%. Keadaan ini memaksa pemerintah Indonesia mencabut rentang (band) intervensi rupiah pada tanggal 14 Agustus 1997. Upaya ini pun belum berhasil mencegah semakin jatuhnya nilai tukar rupiah. Memasuki bulan September 1997, penurunan nilai tukar rupiah telah mencapai 39,8%.
Menghadapi realita tersebut pada 16 September 1997 pemerintah menunda proyek-proyek besar senilai Rp 39 triliun. Namun langkah ini belum juga tidak menyehatkan moneter Indonesia. Nilai tukar rupiah justru terus menurun, sehingga makin mempersulit pembayaran utang luar negeri yang ketika itu mencapai 130 miliar dollar AS (terdiri atas 60% utang swasta dan 40% utang pemerintah). November 1997, nilai rupiah jatuh menjadi Rp 4.000 per dollar. Desember 1997 jatuh lagi menjadi Rp 7.750 per dollar. Januari 1998, rupiah anjlog menjadi Rp 10.000 dan bahkan pernah Rp 17.000 (sehubungan dengan berita sakitnya Soeharto). Februari 1998 rupiah menjadi antara Rp 9.100-9.800. Maret 1998 antara Rp 11.000 dan 8.600. April 1998 antara Rp 7.575 dan 8.600. Mei 1998 antara Rp 7.960 dan 8.100. Juni 1998 antara Rp 11.600 dan 15.000. Juli 1998 antara 14.800 dan 13.225. Pada Oktober 1998 antara Rp 14.800 dan 7.800. Setelah itu nilai rupiah naik turun terus.

Kegagalan di atas tidak lepas dari kondisi internal fundamental ekonomi Indonesia sangat lemah, yaitu adanya kesalahan strategi dalam aplikasi pembangunan nasional. Pertama, pembangunan lebih mengedepankan strategi pertumbuhan. Sejak dicanangkan Pelita I, pemerintah menetapkan strategi pertumbuhan nasional yang meni-tikberatkan pada pembangunan industri yang menopang pertanian. Prioritas strategi pertumbuhan me-ngakibatkan pembangunan, demi efisiensi proses produksi, difokuskan pada sentra wilayah tertentu, yakni wilayah Pulau Jawa dan pusat-pusat kota besar. Hasilnya me-mang cukup membanggakan, rata-rata pertumbuhan sejak dasawarsa 1980-an mencapai 7%, tetapi secara riil pemerataan timpang, standar hidup penduduk di Pulau Jawa, khususnya di kota-kota besar, jauh lebih tinggi dibandingkan pulau-pulau lain.
Kedua, strategi pembangunan “menganak-emaskan” pengusaha. Dengan mengutamakan pembangunan industri dan target untuk memperbesar ekspor, pemerintah butuh pengusaha sebagai mitranya, padahal pada saat itu posisi pengusaha domestik masih dalam keadaan lemah. Sebagai penggerak investasi, pemerintah tidak hanya menyediakan kontrak, proyek serta lisensi sebagai agen tunggal, melainkan juga pemberi kredit besar kepada pengusaha dan pemberi subsidi kepada pelbagai sektor eko-nomi. Akibatnya, pengusaha tergantung pada pemerintah di mana pemerintah menjadi mesin pertumbuhan ekonomi sekaligus sebagai penggerak investasi dan pengalokasian kekayaan negara. Sementara itu untuk meningkatkan ekpor dan perluasan usaha, pemerintah memberi kemudahan dan pinjaman lunak, serta memberi ijin swasta untuk mencari pinjaman luar negeri. Realitanya, kemudahan-kemudahan itu sering disalah gunakan oleh pengusaha misal fasilitas kridit ekspor tidak digunakan sebagaimana mestinya. Sementara itu pinjaman luar negeri komersial berjangka pendek, oleh pengusaha swasta digunakan untuk proyek-proyek jangka panjang seperti properti. Ketika jatuh tempo, para pengusaha ini kesulitan likuiditas untuk membayar cicilan pokok dan cicilan bunga.

Ketiga, pembangunan terlalu mengandalkan utang luar negeri. Sejak awal kekuasaan pemerintah Orde Baru, rezim Soeharto telah menetapkan pentingnya penanaman modal asing dan utang luar negeri. Melalui UU No 1/1967 pemerintah membuka lebar-lebar investor asing. Bersamaan dengan itu pemerintah juga mendapatkan utang dari luar negeri, baik secara bilateral mau-pun multilateral. Asumsinya, per-tumbuhan yang cepat pasti memerlukan pinjaman besar terutama dari luar negeri. Cash-flow untuk dana pembangunan sangatlah penting (Mohammad, 1998:3). Akibatnya, utang pemerintah terus membengkak. Tercatat pinjaman luar negeri pemerintah dan badan usaha milik negara tahun 1993 berjumlah 52,461 juta dollar AS, meningkat menjadi 58,618 juta pada tahun 1994, dan berturut-turut seterus-nya menjadi 59,588 juta, 55,303 juta, 53,865 juta pada 1995, 1996, dan 1997. Tabel di bawah menun-jukkan posisi utang luar negeri RI.
Meskipun menunjukkan sedikit penurunan jumlah utang luar negeri pada dua tahun terakhir, tetapi penurunan tersebut tidak sangat signifikan dibanding GDP dengan pembayaran cicilan hutang yang harus dikeluarkan tiap tahun. Ketika rejim Soeharto tumbang ia meninggalkan warisan hutang yang sangat parah. Sampai Juli 1999, jumlah utang luar negeri Indoensia telah mencapai 150 miliar dollar AS, suatu jumlah yang me-nempatkan Indonesia sebagai salah satu dari kelompk pengutang terbesar di antara semua negara peng-utang Dunia Ketiga. Jika data Bank Dunia digunakan, di mana hutang per kapita rata-rata 377 dollar AS, sementara pendapatan per kapita per tahun dalam nilai aktualnya ha-nya 425 dollar AS, maka Indonesia sebenarnya sudah bisa dimasukkan ke dalam kelompok negara miskin "pengutang berat" di mana rasio pembayaran utang (debt service ratio) Indonesia sudah mencapai 54% bahkan sejak 1985 sudah di atas 30% (Jurnal Ilmu Sosial Transformatif,  1999: 6).
Keempat, strategi pembang-unan didasari sistem otoritarianisme. Untuk melakukan pola bisnis untuk tercapainya strategi pertumbuhan, pemerintah di dalam menggerakkan arus investasi memerlukan sebuah rejim politik yang mampu mengendalikan persaingan pasar dan stabilitas nasional. Demi stabilitas nasional, pemerintah me-lakukan serangkaian kebijakan mulai dari depolitisasi massa, pengendalian elit politik maupun birokrasi melalui langkah-langkah halus institusional struktural, seperti pene-tapan undang-undang sampai langkah-langkah destruktif melalui teror politik. Pendekatan keamanan (security approach) ini menghasilkan pembangunan ekonomi secara sta-bil, tetapi sifatnya sangat semu. Kepatuhan dan partisipasi rakyat da-lam pembangunan bukan karena kesadaran moral, melainkan karena keterpaksanaan dan ketakutan yang terpendam. Akibatnya, begitu rezim Orde Baru runtuh rakyat berani memberontak. Demonstrasi, pemogokan serta bermunculannya puluhan partai politik baru, merupakan wujud dari ketidakpuasan yang lama terpendam itu.
Dengan berbagai strategi di atas, pembangunan di Indonesia melahirkan dua lapisan atas ekonomi politik utama, yaitu birokrat politik yang melibatkan keluarganya di dalam bisnis, serta pengusaha yang mengembangkan dirinya berkat sokongan pemerintah. Kedua lapisan ini mendominasi perekonomian dan perpolitikan di masa Orba. Buah dari strategi di atas, pem-bangunan ekonomi secara makro menunjukkan keberhasilan yang cukup gemilang tetapi secara sub-stansial terjadi gelembung ekonomi (bubble economy) yang hanya mengena kepada lapisan atas, sementara lapisan bawah, lapisan mayoritas hanya menikmati sebagian kecil dari tetesan kue pembangunan. Fondasi ekonomi yang secara pro-forma sangat kuat, dengan indikasi besarnya GNP, GDP dan besarnya ekspor, sebenarnya sangat rapuh. Bersamaan dengan itu, praktik otoritarianisme yang sangat membe-lenggu asas demokrasi telah meyebabkan ketidakpastian massa. Akibatnya, krisis yang semula berawal dari aspek finansial meluas menjadi krisis ekonomi dan politik karena letupan tekanan-tekanan politik yang sejak lama tertindas.

B. Upaya-upaya Pemulihan
Sebagaimana dijelaskan diatas, krisis ekonomi Indonesia bermula dari krisis finansial. Agar krisis finansial tidak berlanjut, berbagai upaya pemulihan untuk mencegah banyak-nya pelarian modal serta menurunnya kepercayaan internasional, dilakukan langkah-langkah antara lain:
1.   Bulan Desember 1997 menteri keuangan melakukan road show ke luar negeri untuk meyakinkan para kreditur;
2.   Untuk mengatasi masalah hu-tang luar negeri dibentuk Tim Negosiasi Utang Luar Negeri Swasta di bawah pimpinan Radius Prawiro dengan melibat-kan berbagai pemimpin Bank bertaraf internasional, seperti Bank of England, Standard Chartered Bank, dan Bank of Switzerland East Asia;
3.   Menjamin penuh pada semua deposan dan kreditur dari semua bank umum yang berbadan hukum indonesia, baik swasta nasional, patungan mau pun pemerintah;
4.   Intervensi BI pada pasar valuta asing dan kebijakan suku bunga SBI;
5.   Dibentuknya Front Persatuan terdiri Wakil Menteri Keuangan Jepang, Eisuke Sakakigara ber-sama Menteri Keuangan Singa-pura, Malaysia, Australia, dan AS guna secepatnya mengambil langkah-langkah kongkrit membantu krisis dan menyelamatkan perekonomian Indonesia.
6.   Dibentuk Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Ke-uangan (DPKEK).
7.   Dalam rangka restrukturisasi sektor perbankan, dibentuk lembaga baru, yaitu Badan  Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Langkah ini diambil untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional sehingga bisa menghentikan rush sekaligus menarik kembali dana-dana yang lari maupun diparkir di luar negeri .
8.   Karena kepercayaan masyarakat ekonomi internasional sangat berkurang, pada bulan Oktober 1997 secara resmi meminta bantuan IMF (Djiwandono, 1999: 52). Ide ini didasari pemikiran bahwa India dan Korea Selatan saat mengalami krisis serupa ternyata berhasil berkat bantuan IMF melalui precautionary arrangement. Pertengahan Sep-tember 1997, Stanley Fisher datang ke Indonesia atas undangan Menteri Keuangan, Mar’ie Muhamad, kemudian di dalam diskusinya dengan tim IMF pimpinan Herbert Neiss, Fund Director for the Asia Pacific, dengan Tim Indonesia menyepakati Memorandum on Economic and Financial Policies serta Letter of Intent (31 Oktober 1997), suatu program paket kebijakan reformasi ekonomi untuk menstabilkan nilai tukar dan variabel-variabel moneter lainnya.
Realisasinya antara lain, selama kurun waktu 1998 pemerintah telah mengeluarkan serangkaian kebijakan ekonomi makro. Realisasinya antara lain pemerintah melakukan serangkaian kebijakan makro berupa reformasi ekonomi seperti beberapa keputusan presiden, peraturan pemerintah, dan instruksi presiden.
Sesuai dengan rekomendasi IMF, pemerintah melakukan penyesuaian struktural untuk mening-katkan efisiensi dan daya saing. Langkah-langkah yang direkomendasi IMF adalah (Ismawan, 1997):
a.    Mempercepat skenario penurunan secara bertahap tarif bea masuk.
b.   Melonggarkan tata niaga ber-bagai komoditas pokok seperti gandum, tepung terigu, kedelai dan bawang putih.
c.    Mengurangi secara bertahap hambatan-hambatan dan pajak ekspor.
Paket reformasi ekonomi pada dasarnya mencakup empat aspek penting, antara lain
(a) penyehatan sektor keuangan,
(b) pembenahan bidang fiskal;
(c) pembenahan bidang moneter; dan
(d) penyesuaian-penyesuaian struktural yang mencakup penurunan tarif beberapa sektor industri dan pertanian.
Lem-baga-lembaga keuangan yang perlu mendapat penyehatan mencakup perbankan swasta, Bank Pemerin-ah Daerah, bank pemerintah, lem-baga pembiayaan, dana pensiun, asuransi, reksa dana, dan perusa-haan efek (Suara Pembaharuan, 1997).
Program utama adalah paket kebijakan yang berkaitan dengan pembenahan perbankan dan usaha memperkuat infrastrutkur finansial serta pembenahan sektor riil dari ekonomi nasional. Yang intinya berupa kebijakan komprehensif untuk memulihkan kembali keopercayaan pasar dan menahan laju kejatuhan rupiah. Program ini berkaitan dengan tiga bidang:
a.    Penguatan kerangka makro eko-nomi
b.   Strategi komprehensif untuk re-strukturisasi sektor keuangan termasuk penutupan institusi-institusi bermasalah
c.    Langkah-langkah struktural di segala bidang untuk memper-baiki kinerja pemerintah dan sektor swasta.
Realisasinya tercermin dalam se-rangkaian kebijakan menteri antara lain:
1.   SK Menteri Keuangan No. 15/KMK.017/1998 tentang pen-cabutan pembatasan pembukaan cabang bank campuran dan ca-bang pembantu bank asing.
2.   SK Menteri Keuangan No. 16/KMK/01/1998 tentang penu-runan bea masuk beberapa pro-duk pertanian, menurunkan tarif seluruh produk makanan maksimal lima persen, dengan tujuan agar harga yang terjangkau dan wajar.
3.   SK No. 17/KMK/01/1998 ten-tang penurunan bea masuk atas impor produk tertentu.
4.   SK Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 21/MPP/Kep/ 1/1998 tentang pembebasan Bulog dari kewajiban mendistribusikan tepung terigu.
5.   SK Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 48/MPP/1/ 1998 tentang pencabutan setiap hambatan distribusi semen.
Dalam melakukan programnya IMF tidak bekerja sendiri tetapi bekerja sama dengan World Bank dan ADB. Dalam hal krisis di Asia, IMF telah mengucurkan danannya. Thailand menerima stand by loan 4 miliar dollar AS atau 505% dari kuotanya. Korea menerima 21 miliar atau 1.939% dari kuota. Indonesia telah menerima 10 miliar atau 490% dari kuotanya, kemudian pada Juli 1998 mendapat tambahan 1,5 juta yang berarti jumlah keseluruha 0% kuota.

1 comment:

  1. benar-benar ulasan yang padat mengenai krisis di Indonesia, semoga kelak kita bisa belajar dari sini :)

    ReplyDelete

Subscribe